HARIAN UMMAT | JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin menegaskan. langkah KPK untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih diperlukan.
Kiai Ma’ruf menyebut, langkah kerja KPK sudah tepat untuk melakukan penindakan terhadap terduga koruptor.
“Sebenarnya pemberantasan korupsi itu sudah dirumuskan oleh KPK sendiri. Dilakukan secara komprehensif dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” tutur Wapres saat diwawancarai di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, kemarin.
Dia menilai, bahwa OTT adalah langkah terakhir bila pencegahan tak lagi berhasil. Sebaliknya, bila langkah pencegahan sudah berhasil maka OTT tak lagi diperlukan.
“Ini sangat berkorelasi jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada ya. minim ya,” ungkapnya.
“Tapi kalau ini masih belum berhasil, atau pendidikan dan pencegahan, ini akibatnya ada pada penindakan,” kata dia.
Persoalannya adalah apakah masyarakat atau bahkan pejabat ini sudah sepenuhnya sadar bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang menghancurkan bangsa.
Jadi, kata Ma’ruf Amin, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah lebih gencar melakukan pendidikan dan pencegahan.
Apabila dua langkah tersebut gagal, OTT sebagai langkah tegas untuk menindak penghancur bangsa.
“Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan? maka supaya lebih masif juga pada pendidikan dan pencegahan,” ucapnya.
Kemudian, dia menekankan untuk menggerakkan kembali revolusi mental yang dinilai sangat berpengaruh dalam pola berpikir dan cara bertindak.
“Revolusi mental itu perlu sumber utama yang bisa memberi pengaruh terhadap pembentuk karakter, perilaku, cara berpikir, cara bertindak,” katanya.
“Ini tergantung dari pada karakter yang kita bangun dan itu menjadi sangat penting sekali,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengritik cara kerja Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.
Menurut Luhut, OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat publik yang diduga korupsi berdampak tidak baik bagi negara. []
