Banjir Bandar Lampung, permasalahan lama yang memerlukan Solusi Nyata dan Terpadu.
Banjir yang kembali melanda Bandar Lampung menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di kota ini belum ditangani secara optimal.
Berdasarkan pernyataan Pemerintah Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa Banjir menjadi prioritas utama karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat serta pembangunan kota. Kondisi ini menegaskan bahwa banjir tidak lagi sekadar bencana musiman, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan struktural yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.
Salah satu faktor utama penyebab Banjir adalah Kondisi geografis dan tata ruang kota yang belum tertata dengan baik.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan bahwa kota ini memiliki 6 sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil. Namun, sebagian aliran tersebut mengalami penyempitan akibat keberadaan bangunan liar yang berdiri di atas atau di sekitar badan sungai. Fakta ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga oleh aktivitas manusia yang mengabaikan fungsi lingkungan.
Ketika ruang aliran air terganggu, maka kemampuan sungai dalam menampung dan mengalirkan air pun menjadi berkurang.
Disisi lain, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Berdasarkan pemberitaan media RMOL Lampung, telah disiapkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyusunan rencana induk pengendalian banjir tahun 2026.
Pernyataan tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir.
Namun demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini penanganan banjir belum terintegrasi secara optimal, sehingga berbagai upaya yang dilakukan cenderung bersifat parsial dan belum memberikan hasil yang signifikan.
Menurut saya, permasalahan banjir di Bandar Lampung tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur, seperti drainase atau kolam retensi.
Pernyataan Walikota yang menyebutkan bahwa “Banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh pihak” merupakan hal yang penting, tetapi harus diikuti dengan tindakan yang tegas, seperti penertiban bangunan ilegal di bantaran sungai.
Tanpa langkah yang tegas, kebijakan yang telah dirumuskan berpotensi hanya menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata.
Dalam perspektif Psikologi Lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan, permasalahan banjir juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran lingkungan (environmental awareness) masyarakat terhadap dampak dari tindakan mereka.
Banyak individu yang masih memanfaatkan ruang tanpa mempertimbangkan fungsi ekologisnya, sehingga memperbesar risiko terjadinya banjir. Kurangnya kesadaran ini mencerminkan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungannya belum terbentuk secara seimbang.
Selain itu, perilaku yang terus berulang, seperti mendirikan bangunan di bantaran sungai, menunjukkan adanya kebiasaan (habitual behavior) yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Ketika pelanggaran semacam ini tidak ditindak secara konsisten, perilaku tersebut akan terus berlanjut dan bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah.
Oleh karena itu, penegakan aturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai upaya membentuk pola perilaku baru yang lebih tertib dan ramah lingkungan.
Psikologi lingkungan juga menekankan pentingnya sense of place, yaitu keterikatan emosional masyarakat terhadap lingkungannya.
Apabila masyarakat memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap lingkungan tempat tinggalnya, maka mereka akan lebih terdorong untuk menjaga kebersihan, tidak merusak fasilitas umum, serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Sebaliknya, jika keterikatan tersebut lemah, lingkungan cenderung diperlakukan secara tidak bertanggung jawab.
Selain aspek perilaku masyarakat, sinergi antarlembaga juga menjadi faktor penting dalam penanganan banjir. Kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekadar rapat koordinasi.
Selama ini, berbagai solusi sering kali berhenti pada tahap perencanaan, sementara banjir terus berulang setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Upaya pengendalian banjir juga perlu didukung oleh pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Program penyadaran lingkungan harus dirancang secara sistematis agar mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.
Selain itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran serta insentif bagi perilaku yang ramah lingkungan dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendorong perubahan sosial.
Kesimpulannya, banjir di Bandar Lampung merupakan hasil dari kombinasi faktor alam, tata kelola lingkungan yang belum optimal, serta perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap lingkungan.
Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui berbagai rencana dan kebijakan, tetapi tantangan terbesar terletak pada implementasi yang konsisten dan tegas.
Tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat serta sinergi yang kuat antarinstansi, banjir akan tetap menjadi siklus tahunan yang merugikan.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terpadu, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, agar solusi yang dihasilkan dapat bersifat efektif dan berkelanjutan.
*)Nama:
Kessia Vimala Karuna
Status:
Mahasiswi S1 Psikologi Islam Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung
