HU -- Bandar Lampung, LSM Pro Rakyat menyambut baik dan menilai kehadiran Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus benar-benar menjawab persoalan riil yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan sekadar bicara perubahan besar di level pusat, melainkan membenahi kinerja aparat didaerah di Polda, Polres, hingga Polsek yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum.
Ketua Umum LSM Pro Rakyat Aqrobin A.M didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E Senin (22/9/2025) di Kantor LSM Pro Rakyat Pahoman Bandar Lampung, mengingatkan bahwa masalah mendesak saat ini adalah dugaan adanya oknum-oknum aparat yang justru mempersulit proses laporan masyarakat hingga sampai ke tangan penyidik.
"Jangan sampai rakyat kehilangan ayam saat melapor, tapi malah pulang kehilangan sapi. Itu perumpamaan nyata betapa sulitnya mencari keadilan jika ada oknum aparat yang bermain-main dengan laporan rakyat. Tim Reformasi harus berani membongkar praktik semacam ini," tegasnya.
Sedangkan Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat Johan Alamsyah, S.E menyoroti lemahnya pelayanan di tingkat bawah, akibat minimnya jumlah personil bhabinkamtibmas dan petugas penyidik reskrim di polsek-polsek di Kabupaten.
"Polsek adalah garda terdepan pelayanan hukum. Kalau di tingkat bawah saja rapuh karena kekurangan personel, rakyat pasti kesulitan mendapatkan layanan. Bandingkan dengan kepolisian di luar negeri, mereka justru besar di tingkat bawah, kuat, dan dekat dengan rakyat," ujarnya.
LSM Pro Rakyat memberikan sejumlah rekomendasi konkret kepada Tim Reformasi Polri :
1. Perkuat polsek-polsek dan polres di kabupaten dengan menambah jumlah personel bhabinkamtibmas dan reskrim.
2. Benahi kinerja aparat di Polda, Polres, dan Polsek agar laporan masyarakat tidak dipersulit.
3. Terapkan sistem reward–punishment tegas, di mana anggota berprestasi diberi penghargaan, sementara pelanggar kode etik dan hukum diberi sanksi maksimal tanpa pandang bulu.
4. Perkuat peran Propam sebagai penjaga marwah dan martabat institusi Polri dengan meningkatkan fungsi pengawasan internal agar citra kepolisian tidak terus tercoreng oleh ulah oknum.
5. Bangun kesadaran personel Polri bahwa mereka adalah pengayom dan pelindung masyarakat, sehingga setiap tindakan harus mencerminkan nilai keadilan, empati, dan pelayanan yang humanis.
"Polisi adalah penegak hukum. Kalau mereka yang melanggar hukum justru dilindungi, bagaimana rakyat bisa percaya? Tim Reformasi jangan sekadar retorika, tapi lakukan tindakan nyata, beri reward pada yang berprestasi, hukum seberat-beratnya yang melanggar, pastikan Propam berdiri tegak menjaga martabat institusi, sehingga menumbuhkan kesadaran personel bahwa mereka ada untuk rakyat," tegas Ketua Umum LSM Pro Rakyat.
Dengan langkah konkret tersebut, LSM Pro Rakyat yakin Tim Reformasi Polri bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian tanpa harus sibuk dengan wacana reformasi kelembagaan semata. (AA)
