HU -- LAMPUNG SELATAN – Polemik dugaan mark up anggaran belanja internet dedicated di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan (Lamsel) senilai Rp 1,62 miliar terus bergulir. Di tengah kondisi ekonomi sulit dan efisiensi anggaran publik, dugaan ini memicu kemarahan warga.
Sebelumnya diberitakan, Ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin, AM, menyatakan akan melaporkan dugaan mark up anggaran internet dedicated senilai Rp 1,62 miliar ke Kejaksaan. Mereka menilai anggaran tersebut tidak logis dan mempertanyakan jenis paket dedicated yang digunakan.
Kini, sorotan publik tidak hanya tertuju pada anggaran internet miliaran rupiah, tetapi juga pada rekam jejak perilaku sang Kepala Dinas Kominfo Lamsel berinisial Ans.
Di bawah kepemimpinan Ans, dilihat rekam jejaknya,Kepala Dinas Kominfo Lamsel ini kerap menuai sorotan. Salah satunya, di era nya, diskominfo lamsel pernah di demo oleh salah satu organisasi profesi wartawan akibat kebijakan persyaratan kerjasama yang keluarkan Ans, dinilai memberatkan perusahaan media lokal sulit terakomodir, sehingga berdampak banyak wartwan lokal protes akibat tidak mendapatkan kerja sama pemberitaan di diskominfo lamsel Beberapa tahun lalu, juga di tahun yang lalu dirinya sempat menjadi headline di beberapa media mainstream terkait dugaan skandal asmara yang menimpanya. Rekam jejak ini masih bisa terlihat, jelas akibatnya semakin memperburuk citra pemerintah daerah.
Desakan agar Bupati Lampung Selatan segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Kominfo semakin menguat. Pejabat tersebut dinilai dapat merusak citra pemerintah daerah di mata masyarakat Lamsel.
Dedi Manda, seorang aktivis Lampung Selatan saat dijumpai di sekretariatnya menanggapi dan tegas menyatakan, "Kami harap Bupati Lampung Selatan mengambil sikap tegas terkait polemik pejabat diskominfo saat ini, yang kerap menuai kontroversi negatif, mulai dari isu terkait kebijakan diskominfo, dugaan skandal asmara hingga anggaran belanja internet yang mencapai 1,6 miliar rupiah selain pemborosan harga itu dinilai tak wajar,ujarnya, minggu,21/09/2025.
Dedi menambahkan, "Kami tegaskan kembali agar ini menjadi catatan penting untuk Pak Bupati. Jangan sampai ada hal-hal di belakang yang tidak disadari oleh bupati itu sendiri yang citranya memburuk di masyarakat akibat ulah segelintir oknum pejabat teras di Lamsel. Kita paham betul, hampir semua oknum kepala dinas, nanti kalau keputusan program yang dijalankan bermasalah, ujung-ujungnya mereka buang badan seakan ini perintah pimpinan (bupati). Padahal tidak semua program itu diketahui semua oleh bupati, apalagi bupati lamsel, pak Radityo Egi ini baru memimpin Lamsel".
Lebih lanjut ungkap Dedi, "Kontrol sosial yang kita lakukan saat ini, karena kita semua masyarakat lamsel ini peduli dan sayang kepada bupati kita, jadi tugas kita untuk mengingatkan, agar dapat dilakukan evaluasi segera dan diganti untuk pejabat-pejabat yang dinilai tidak cakap dalam membuat program kerja dan citra positif pemerintah daerah lamsel saat ini". tegasnya. (AA)
