HU - Kalianda, Lampung – Polemik anggaran belanja internet dedicated di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan (Lamsel) senilai Rp1,62 miliar terus bergulir. Indikasi mark-up harga dalam proyek ini semakin menguat, memicu desakan dari berbagai pihak agar Kejaksaan Negeri Kalianda segera melakukan investigasi mendalam.
Kali ini desakan ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin,Am. Mengatakan, "Anggaran sebesar itu sangat fantastis untuk layanan internet dedicated. Kami menduga ada penggelembungan harga yang tidak wajar," ujar Aqrobin, seorang aktivis antikorupsi senior di Lampung, kemarin. Ia menambahkan, selisih harga yang signifikan antar provider dengan promo harga pasar yang kompetitif untuk paket yang sama dapat,jelas ini merugikan keuangan negara"ujaranya.
" kita sudah kantongi data perbandingan harga dari provider terbaik di Lampung, sebagai bahan pengumpulan bukti bukti awal"
Dan ini akan kami laporkan ke kajati lampung tembusan ke kajagung dan jamwas, karna kita ketahui, pak Anas ini selain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di diskominfo lamsel, beliau juga rangkap menjadi Pejabat pembuat komitmen (PPK), sedangkan ini kegiatan purches belanja langsung, yang kerjasamanya langsung dengan pihak kominfo, jelas mens rea ini ada dan terindikasi mencari keuntungan baik secara pribadi ataupun orang lain, karna ini harga diluar kewajaran, kita mau ini di periksa oleh APH sudah sejauh mana program langganan internet didcated ini berjalan". Ungkap Aqrobin
Dugaan mark-up ini pertama kali mencuat setelah sejumlah pihak membandingkan harga yang ditetapkan dalam kontrak dengan harga pasar layanan internet dedicated yang berlaku. Perbedaan harga yang mencolok ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kominfo Lamsel, Anasrulloh, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan. (AA)
