HU -- Lampung Timur, Proyek besar milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menuai sorotan publik.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh SNVT PJPA (Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air) pada kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Way Sekampung (Sub D.I. Raman Utara) Tahap II di Kabupaten Lampung Timur, dengan nilai kontrak Rp92.005.664.800,-, kini diduga sarat penyimpangan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Proyek yang digarap oleh PT Basuki Rahmanta Putra bersama Konsultan Pengawas KSO PT Catur Bina Guna Persada – PT Bina Buana Raya senilai Rp4 miliar, tercatat dalam sistem LPSE (spse.inaproc.id) dengan HPS Rp115.007.081.000,- dan pagu Rp117.335.699.000,-, menggunakan Kode Lelang 10023397000.
Alamat resmi pemenang tender berada di Gedung Yodya Tower Lt.10, Jl. D.I. Panjaitan Kav.8, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.
Berdasarkan hasil investigasi LSM PRO RAKYAT dan pantauan lapangan, terlihat indikasi kuat bahwa pekerjaan saluran irigasi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Beberapa bagian tampak ketebalan beton tidak seragam, campuran semen tidak homogen, dan penggunaan wiremesh M6 serta M8 yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Selain itu, pekerja lapangan mengeluhkan adanya penahanan upah kerja dengan alasan agar tetap bekerja, serta minimnya penerapan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lokasi proyek.
Warga sekitar juga mengaku tidak pernah melihat pengawasan ketat dari pihak konsultan maupun aparat pendamping hukum.
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin A.M didampingi oleh Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E Minggu (12/10/2025) di kantor LSM PRO RAKYAT di Pahoman Bandar Lampung menyebut bahwa proyek ini berpotensi merugikan negara jika terbukti ada ketidaksesuaian volume dan spesifikasi teknis.
" Proyek ini nilainya fantastis, hampir mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi hasil di lapangan sangat jauh dari harapan. Kami menduga keras terjadi pelanggaran spesifikasi dan kekurangan volume yang berpotensi merugikan negara,” ujar Aqrobin.
Ia menegaskan bahwa proyek ini didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, maka kejaksaan juga harus ikut bertanggung jawab jika ada penyimpangan.
" Pendampingan bukan berarti tutup mata. Kalau ada dugaan penyimpangan, Kejati Lampung wajib turun langsung memeriksa. Jangan diam, proyek ini menggunakan uang rakyat,” tambahnya.
Aqrobin juga menyinggung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Seluruh lembaga penegak hukum termasuk kejaksaan harus menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, bukan pada kontraktor atau birokrat.
Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, SE, mengingatkan kembali pernyataan Jaksa Agung RI saat kunjungan kerja di Kejati Bali, yang menegaskan agar jaksa tidak “bloon” terhadap potensi penyimpangan proyek.
" Ketika Jaksa Agung sudah mengingatkan agar jaksa jangan bloon, maka Kejati Lampung harus buktikan integritasnya. Jangan sampai proyek yang didampingi justru jadi sarang pelanggaran,” kata Johan.
LSM PRO RAKYAT menilai, proyek D.I. Raman Utara Tahap II ini berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:
1. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59 ayat (1):
Penyelenggara konstruksi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan kontrak.
2. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3:
Setiap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana hingga 20 tahun penjara.
3. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (1):
Penyedia bertanggung jawab penuh atas mutu hasil pekerjaan.
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan, Pasal 4:
Pendampingan hukum tidak boleh digunakan untuk melegitimasi pelanggaran hukum.
LSM PRO RAKYAT menegaskan akan segera melaporkan dugaan pelanggaran proyek ini ke Kejaksaan Agung RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR untuk dilakukan audit teknis dan keuangan secara menyeluruh.
" Rakyat butuh bukti, bukan alasan. Jangan biarkan proyek ratusan miliar dikerjakan asal-asalan. Kejaksaan jangan jadi bagian dari koruptor. Kami akan kawal sampai tuntas agar tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang diselewengkan,” tutup Aqrobin. (AAN)
